Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan pentingnya mempercepat pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan melalui penguatan kerja sama antar kementerian dan pemerintah daerah. Dalam rapat daring yang diadakan pada Jumat (10/4), ia meminta agar pemerintah daerah memahami dengan baik arahan teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU), terutama terkait beberapa aspek penting yang menjadi fokus.
Aspek Penting dalam Pembangunan
Ribka menyampaikan tiga poin utama yang perlu diperhatikan, yaitu aspek waktu, keterkaitan dengan master plan, dan kemungkinan perubahan yang dapat terjadi dalam proses pembangunan. Ia menekankan, "Pertama soal waktu. Kedua terkait dengan master plan. Ketiga kalau akan ada perubahan-perubahan. Nah ini juga harus diperhatikan yang menjadi betul-betul titik krusial."
Lebih lanjut, Ribka menekankan perlunya keselarasan antara langkah-langkah pemerintah daerah dengan kebijakan dan tahapan yang ditetapkan oleh Kementerian PU. Ia juga mengingatkan bahwa semua tahapan perlu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang ada. "Sehingga tolong Pak Kadis nanti secara teknis tolong baik-baik sekali ikuti tahapan yang diminta oleh Ibu Wamen PU," tambahnya.
Kesepakatan Lokasi Pembangunan
Salah satu hal krusial yang disampaikan Ribka adalah perlunya kesepakatan mengenai lokasi pembangunan beberapa gedung pemerintahan strategis di Papua Pegunungan, termasuk kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Menurutnya, kepastian lokasi sangat penting agar tahapan pembangunan dapat dilaksanakan tepat waktu dan dalam koridor perencanaan serta anggaran yang berlaku. "Pak Sekda dan Pak Gubernur bisa bertanggung jawab untuk menyepakati titik koordinat pembangunan kantor MRP dan kantor DPR (Papua Pegunungan)," ujarnya.
Kemajuan Desain Arsitektur
Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, dalam kesempatan yang sama, mengungkapkan bahwa desain arsitektur untuk kawasan perkantoran pemerintahan Papua Pegunungan telah selesai dibuat pada bulan Desember 2025. Selanjutnya, diperlukan koordinasi yang lebih baik antar kementerian dan lembaga, termasuk dengan Kemendagri dan Kementerian Keuangan, untuk memastikan keselarasan dalam perencanaan dan penganggaran. "Kita mulai dengan dokumen rencana infrastruktur kawasan strategis yang mengacu pada hasil kunjungan rapat koordinasi kemarin," tuturnya.
Rapat tersebut dihadiri oleh beberapa pejabat penting, termasuk Penjabat Sekretaris Daerah Papua Pegunungan, Kepala Dinas PUPR, serta perwakilan dari beberapa direktorat terkait di Kementerian PU.