Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto tentang penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta di kantor Kementerian PU. Penggeledahan ini terjadi pada hari Kamis (9/4), di mana Dody memberikan izin kepada penyidik untuk mengakses seluruh ruangan di kementeriannya untuk menunjukkan tidak adanya tebang pilih dalam penanganan kasus.
Pendukung Tindakan yang Diambil
Dody menyatakan bahwa ia melaporkan tindakan tersebut kepada Presiden Prabowo yang saat itu berada di luar Jakarta. Ia menyebutkan bahwa Presiden memberikan dukungan penuh dan menyetujui keputusan yang diambilnya untuk memberi akses kepada penyidik. "Saya ingin agar tidak ada kesan tebang pilih," ujarnya kepada wartawan di Jakarta Selatan pada hari Jumat (10/4).
Ruang yang Digeledah
Dalam penggeledahan tersebut, penyidik Kejati DKI mengunjungi beberapa lokasi di Kementerian PU, termasuk gedung Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, ruang wakil menteri, dan ruang kerja Menteri Dody. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran Kementerian PU mendukung proses ini dan siap untuk diaudit.
Kondisi Dody Setelah Penggeledahan
Dody mengaku terkejut dengan penggeledahan itu, terlebih saat berlangsung ia sedang menghadiri acara di dalam kementerian. Ia menerima informasi mengenai kedatangan penyidik untuk membahas beberapa kasus. Dody memilih untuk tidak bertanya lebih jauh mengenai rincian kasus agar tidak terlibat secara langsung, dan menganggap itu adalah ranah aparat penegak hukum.
Setelah penggeledahan, kondisi kesehatan Dody menurun akibat stres yang dialaminya, termasuk masalah dengan GERD. Ia baru mengetahui barang-barang yang diambil oleh penyidik pada hari Jumat setelah menerima laporan dari Biro Umum Kementerian PU. Berdasarkan informasi tersebut, sebagian besar barang yang disita adalah buku catatan dan beberapa unit komputer.
Keterkaitan dengan Dugaan Korupsi
Penggeledahan ini berkaitan dengan dugaan kasus korupsi dalam proyek-proyek yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023-2024. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jakarta, Dapot Dariarma, menjelaskan bahwa penggeledahan ini mencakup ruangan di Gedung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Cipta Karya, termasuk ruang kerja para direktur.
Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan beberapa barang yang dianggap relevan dengan penyidikan, seperti dokumen dan perangkat elektronik. Dapot menegaskan bahwa proses penanganan perkara ini akan dilakukan secara profesional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan informasi lebih lanjut akan disampaikan kepada publik untuk menjaga transparansi.