Iran mengungkap dugaan motivasi tersembunyi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam upayanya mencegah gencatan senjata antara Teheran dan Amerika Serikat melalui serangan berkelanjutan ke Lebanon. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyoroti persidangan kasus korupsi Netanyahu yang akan kembali digelar pada akhir pekan ini sebagai latar belakang tindakan tersebut, yang diindikasikan Araghchi sebagai pengalihan isu dari masalah hukum yang dihadapinya.
Dampak Gencatan Senjata
Menurut Araghchi, Netanyahu berpotensi menghadapi konsekuensi yang lebih serius jika gencatan senjata di kawasan, termasuk Lebanon, terwujud. "Gencatan senjata di seluruh kawasan, termasuk di Lebanon, akan mempercepat pemenjaraannya," ujarnya melalui media sosial pada Jumat (10/4). Ia juga memperingatkan bahwa membiarkan Israel merusak akord gencatan senjata dengan serangan berkelanjutan adalah sebuah kebodohan bagi AS.
Israel terus melakukan serangan terhadap Lebanon dengan tujuan menyasar milisi Hizbullah, yang merupakan sekutu Iran. Teheran berpendapat bahwa Lebanon termasuk dalam kesepakatan gencatan senjata yang dicapai antara AS dan Iran pada tanggal 7 April lalu, yang juga telah dikonfirmasi oleh Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, selaku mediator.
Respons AS dan Israel
Di sisi lain, Gedung Putih menanggapi bahwa Presiden Donald Trump tidak menerima semua tuntutan Iran terkait kesepakatan gencatan senjata yang mencakup masalah Lebanon. Sementara itu, Netanyahu menekankan bahwa Lebanon tidak termasuk dalam kesepakatan tersebut dan berusaha membuka jalur negosiasi dengan pihak Beirut. Sejumlah pejabat Iran bersikeras bahwa Teheran siap memberikan respons militer terhadap serangan Israel, termasuk kemungkinan pemblokiran Selat Hormuz untuk memastikan bahwa gencatan senjata juga berlaku di Lebanon.
Pada hari Kamis, Trump mengaku telah meminta Israel untuk mengurangi intensitas operasinya di Lebanon. "Saya telah berbicara dengan Bibi [Netanyahu], dan dia akan meredakannya. Saya rasa kita semua perlu sedikit menurunkan intensitas," ungkap Trump kepada NBC News.
Kasus Korupsi Netanyahu
Sementara itu, Pengadilan Distrik Yerusalem menegaskan bahwa sidang kasus dugaan korupsi Netanyahu akan dilanjutkan pada akhir pekan ini setelah pembatasan darurat akibat konflik dengan Iran dicabut. Pengadilan menyatakan bahwa kembalinya sistem peradilan ke aktivitas normal memungkinkan sidang dilanjutkan dengan menghadirkan saksi dari pihak pembela. Sebelumnya, aktivitas peradilan di Israel terganggu oleh perang yang dimulai pada 28 Februari lalu antara AS dan Iran, yang juga melibatkan Israel.
Netanyahu dihadapkan pada beberapa dakwaan terkait dugaan kolusi untuk mendapatkan pemberitaan yang menguntungkan dari media, serta tuduhan menerima gratifikasi lebih dari US$260.000 dari para miliarder sebagai imbalan atas keuntungan politik. Kendati demikian, ia membantah semua tuduhan yang diarahkan kepadanya dan menjadi perdana menteri Israel pertama yang sedang menjabat saat menjalani persidangan atas kasus korupsi. Proses hukum ini, yang dimulai sejak 2019, disebutnya sebagai "persidangan bermotif politik." Sebelumnya, Trump juga pernah meminta pengampunan untuk Netanyahu dalam pidatonya di parlemen Israel.