Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran internasional yang sangat vital, saat ini menjadi pusat perhatian dalam konflik yang melibatkan Amerika Serikat (AS) dan Israel versus Iran. Dalam kondisi yang tidak menentu, Iran telah menguasai jalur strategis ini sebagai bagian dari strategi dan negosiasi mereka.
Persyaratan Irak dalam Proposal Perdamaian
Iran mengusulkan syarat bagi pengendalian Selat Hormuz dengan kemungkinan tarif yang dapat mencapai hingga US$2 juta (sekitar Rp34,19 miliar). Namun, usulan ini ditolak oleh AS. Sejak serangan oleh AS dan Israel pada akhir Februari lalu, Iran telah membatasi akses kapal yang melintas dan mewajibkan adanya koordinasi militer untuk perjalanan tersebut. Dalam situasi ini, beberapa kapal pun diwajibkan membayar biaya guna mendapatkan jalur yang lebih aman.
Penolakan Internasional dan Kepatuhan Operator Kapal
Usulan pungutan oleh Iran menuai kecaman dari berbagai pihak karena dinilai melanggar hukum laut internasional (Unclos). Meskipun demikian, para operator kapal diperkirakan akan tetap mematuhi ketentuan tersebut demi menjaga keselamatan. Menurut informasi yang diambil dari Strait Times, laporan terbaru dari Lloyd yang diakses oleh situs resmi Kementerian Perdagangan China menunjukkan bahwa sejumlah kapal telah membayar US$2 juta untuk melintasi Selat Hormuz.
Peran Strategis Selat Hormuz dalam Pelayaran Dunia
Selat Hormuz memiliki peranan yang sangat penting, mengingat sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas dunia melewati area ini. Selama krisis, hanya beberapa negara, termasuk China, yang diizinkan untuk melintas, sementara kapal dari negara lain harus membayar biaya dalam mata uang Yuan. Kini, AS dan Iran telah menyepakati gencatan senjata selama dua minggu untuk membuka kembali akses pelayaran di Selat Hormuz.
Data Terbaru Mengenai Lintas Kapal
Sejak pengumuman gencatan senjata pada 7 April, jumlah kapal yang melintas jalur ini cenderung minim. Data dari perusahaan intelijen pasar Kpler menunjukkan bahwa hanya lima kapal yang melintas pada Rabu, turun dari sebelas kapal sehari sebelumnya. Sedangkan pada Kamis, tercatat tujuh kapal melintasi selat tersebut.
Pandangan AS dan Iran Terhadap Gencatan Senjata
Meskipun beberapa kapal mulai melanjutkan aktivitasnya, lalu lintas di Selat Hormuz tetap sangat terbatas. Analis risiko perdagangan dari Kpler, Ana Subasic, menuturkan bahwa pemilik kapal akan tetap berhati-hati dan total kapasitas transit yang aman kemungkinan hanya dapat mencapai antara 10 hingga 15 pelayaran per hari, tanpa mempertimbangkan biaya tol yang ditetapkan. Di sisi lain, informasi dari Lloyd's List Intelligence mengungkapkan bahwa lebih dari 600 kapal, termasuk 325 kapal tanker, tetap terhambat di Teluk karena penyumbatan selat yang terjadi. Sementara itu, Presiden AS Donald Trump menuduh Iran tidak memenuhi komitmennya dalam menciptakan "jalur aman" selama masa gencatan senjata.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, berpendapat bahwa justru AS yang tidak menghormati kesepakatan ini. Ia menegaskan bahwa Washington perlu memilih antara mempertahankan gencatan senjata atau membiarkan konflik yang lebih besar terjadi, merujuk pada serangan Israel di Lebanon. "Dunia menyaksikan pembantaian di Lebanon," pungkas Araghchi dalam unggahan di media sosialnya.