Pertemuan yang Penting

Teddy menegaskan bahwa pertemuan empat mata tersebut sangat signifikan di tengah dinamika global yang terus berubah. Ia mengatakan, "Pertemuan ini menjadi krusial mengingat situasi dunia yang semakin kompleks." Kunjungan Prabowo ke Rusia dianggap sebagai langkah untuk memperkuat kerja sama strategis antara kedua negara.

Agenda Pertemuan

Dalam kesempatan tersebut, kedua pemimpin diperkirakan akan membahas berbagai isu strategis, termasuk penguatan ketahanan energi nasional melalui kolaborasi dengan pihak Rusia. Teddy menambahkan, "Kami akan melanjutkan kerja sama dengan pemerintah Rusia dan memastikan stabilitas pasokan energi nasional, termasuk ketersediaan minyak."

Presiden Prabowo berangkat dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma sekitar pukul 23.10 WIB, didampingi oleh sejumlah anggota kabinet, termasuk Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.

Tujuan Kunjungan

Kunjungan Prabowo ini merupakan langkah untuk memperkuat kerja sama strategis di tengah perubahan global yang terus berlangsung. Teddy menekankan pentingnya pertemuan ini dalam menghadapi dinamika dunia yang semakin kompleks. "Pertemuan ini menjadi sangat krusial di tengah dinamika global yang terus berubah," pengakuan Teddy.

Isu Strategis yang Dibahas

Dalam pertemuan ini, kedua pemimpin diharapkan akan mendiskusikan berbagai isu strategis, di antaranya penguatan ketahanan energi nasional melalui kolaborasi dengan Rusia. "Kami akan melanjutkan kerja sama dengan pemerintah Rusia dan memastikan pasokan energi nasional yang stabil, termasuk ketersediaan minyak," tambah Teddy.

Presiden Prabowo berangkat dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma sekitar pukul 23.10 WIB. Dalam rombongan, juga terdapat Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, serta Seskab Teddy Indra Wijaya.

Pernyataan Melania

Melania mengungkapkan bahwa pertama kali dia bertemu Epstein adalah pada tahun 2000, saat menghadiri acara yang sama dengan Trump, lima tahun sebelum ikatan pernikahan mereka. "Pada saat itu, saya tidak pernah berkenalan dengan Epstein dan tidak mengetahui tindakan kriminal yang dilakukannya," ujar Melania. Dia menegaskan bahwa dia tidak memiliki hubungan pertemanan dengan Epstein, meskipun mereka sering diundang ke acara yang sama karena adanya kesamaan dalam lingkaran sosial di New York City dan Palm Beach.

Desakan untuk Menghentikan Fitnah

Melania mendesak Kongres untuk mengadakan sidang terbuka bagi para korban Epstein agar bisa menyampaikan pengalaman mereka di bawah sumpah. "Kebohongan yang mengaitkan saya dengan Jeffrey Epstein yang tercela harus dihentikan hari ini," tambahnya. Dalam pernyataannya, dia menekankan bahwa informasi yang beredar di media sosial adalah fitnah yang merugikannya.

Sikap Tim Melania

Pernyataan Melania ini menambah sorotan terhadap kasus Epstein yang berdampak pada kepresidenan Donald Trump. Meski Melania tidak menjelaskan alasan di balik keputusannya untuk berbicara tentang kasus ini, penasihat seniornya, Marc Beckman, menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil untuk menghadapi kebohongan yang tidak henti-hentinya. "Ibu Negara Melania Trump berbicara sekarang karena sudah cukup. Kebohongan harus dihentikan," jelas Beckman.

Segi Hukum dan Dokumentasi

Pemerintahan Trump sebelumnya juga meminta Departemen Kehakiman AS untuk merilis dokumen terkait penyelidikan Epstein, sesuai dengan undang-undang transparansi yang disetujui oleh Kongres. Di antara dokumen tersebut terdapat email tahun 2002 dari Melania kepada Ghislaine Maxwell, yang menyebut artikel di New York Magazine yang membahas Epstein. "Artikel yang bagus tentang JE di majalah NY. Anda terlihat hebat dalam foto itu. Hubungi saya saat Anda kembali ke NY," tulis Melania dalam email tersebut. Ghislaine Maxwell sendiri adalah seorang sosialita yang dituduh dan telah dihukum karena membantu Epstein dalam menjadikan korban-korban sebagai target manipulasi dan eksploitasi.

Persyaratan Irak dalam Proposal Perdamaian

Iran mengusulkan syarat bagi pengendalian Selat Hormuz dengan kemungkinan tarif yang dapat mencapai hingga US$2 juta (sekitar Rp34,19 miliar). Namun, usulan ini ditolak oleh AS. Sejak serangan oleh AS dan Israel pada akhir Februari lalu, Iran telah membatasi akses kapal yang melintas dan mewajibkan adanya koordinasi militer untuk perjalanan tersebut. Dalam situasi ini, beberapa kapal pun diwajibkan membayar biaya guna mendapatkan jalur yang lebih aman.

Penolakan Internasional dan Kepatuhan Operator Kapal

Usulan pungutan oleh Iran menuai kecaman dari berbagai pihak karena dinilai melanggar hukum laut internasional (Unclos). Meskipun demikian, para operator kapal diperkirakan akan tetap mematuhi ketentuan tersebut demi menjaga keselamatan. Menurut informasi yang diambil dari Strait Times, laporan terbaru dari Lloyd yang diakses oleh situs resmi Kementerian Perdagangan China menunjukkan bahwa sejumlah kapal telah membayar US$2 juta untuk melintasi Selat Hormuz.

Peran Strategis Selat Hormuz dalam Pelayaran Dunia

Selat Hormuz memiliki peranan yang sangat penting, mengingat sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas dunia melewati area ini. Selama krisis, hanya beberapa negara, termasuk China, yang diizinkan untuk melintas, sementara kapal dari negara lain harus membayar biaya dalam mata uang Yuan. Kini, AS dan Iran telah menyepakati gencatan senjata selama dua minggu untuk membuka kembali akses pelayaran di Selat Hormuz.

Data Terbaru Mengenai Lintas Kapal

Sejak pengumuman gencatan senjata pada 7 April, jumlah kapal yang melintas jalur ini cenderung minim. Data dari perusahaan intelijen pasar Kpler menunjukkan bahwa hanya lima kapal yang melintas pada Rabu, turun dari sebelas kapal sehari sebelumnya. Sedangkan pada Kamis, tercatat tujuh kapal melintasi selat tersebut.

Pandangan AS dan Iran Terhadap Gencatan Senjata

Meskipun beberapa kapal mulai melanjutkan aktivitasnya, lalu lintas di Selat Hormuz tetap sangat terbatas. Analis risiko perdagangan dari Kpler, Ana Subasic, menuturkan bahwa pemilik kapal akan tetap berhati-hati dan total kapasitas transit yang aman kemungkinan hanya dapat mencapai antara 10 hingga 15 pelayaran per hari, tanpa mempertimbangkan biaya tol yang ditetapkan. Di sisi lain, informasi dari Lloyd's List Intelligence mengungkapkan bahwa lebih dari 600 kapal, termasuk 325 kapal tanker, tetap terhambat di Teluk karena penyumbatan selat yang terjadi. Sementara itu, Presiden AS Donald Trump menuduh Iran tidak memenuhi komitmennya dalam menciptakan "jalur aman" selama masa gencatan senjata.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, berpendapat bahwa justru AS yang tidak menghormati kesepakatan ini. Ia menegaskan bahwa Washington perlu memilih antara mempertahankan gencatan senjata atau membiarkan konflik yang lebih besar terjadi, merujuk pada serangan Israel di Lebanon. "Dunia menyaksikan pembantaian di Lebanon," pungkas Araghchi dalam unggahan di media sosialnya.

Detail Perundingan Damai

Leavitt menyatakan, "Saya mengumumkan bahwa Presiden telah mengirim tim negosiasi yang dipimpin oleh Wakil Presiden AS, JD Vance, bersama Utusan Khusus Witkoff dan Bapak Kushner, ke Islamabad untuk melakukan pembicaraan akhir pekan ini." Pertemuan awal ini dijadwalkan berlangsung pada pagi hari Sabtu dan pihaknya sangat mengharapkan kemajuan dalam diskusi tersebut.

Keterlibatan Sebelumnya dan Rencana Masa Depan

Kushner sebelumnya juga terlibat dalam perundingan langsung antara AS dan Iran mengenai program nuklir Tehran pada 26 Februari, meskipun pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan. Sebagai hasil kegagalan perundingan tersebut, pada 28 Februari, AS dan Israel melancarkan serangan yang menyebabkan tewasnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei. Selain itu, Kushner merupakan bagian dari dewan eksekutif Board of Peace (BoP) yang dibuat di bawah kepemimpinan Trump, dengan tugas mengawasi Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG) yang bertanggung jawab atas logistik wilayah Palestina.

Dalam forum ekonomi di Davos, Swiss, Kushner pernah mempresentasikan rencana pemerintahan Trump untuk pembangunan kembali Gaza, mengungkapkan potensi besar wilayah tersebut bagi rakyat Gaza. Ia menyampaikan, "Kami telah merancang cara untuk membangun kembali Gaza, dan ini ditujukan untuk rakyat Gaza." Konsep "rencana induk" yang ia paparkan meliputi pembagian zona pembangunan, termasuk zona bebas dan zona yang dikuasai Hamas, dengan harapan mencapai kesuksesan besar melalui demiliterisasi.

Kunjungan Bersejarah Cheng Li Wun

Kunjungan Cheng ke Beijing merupakan yang pertama kali dalam lebih dari sepuluh tahun terakhir. Sebelum bertemu dengan Xi Jinping, Cheng mengunjungi Provinsi Jiangsu dan Shanghai. Dalam pernyataannya di Mausoleum Sun Yat Sen di Nanjing, Cheng menegaskan komitmennya untuk mendorong "rekonsiliasi" dan "persatuan" di Selat Taiwan. Kunjungan terakhir partai KMT ke Beijing terjadi pada tahun 2015, ketika pemimpin KMT saat itu, Eric Chu, juga bertemu dengan Xi Jinping.

Ikatan antara KMT dan Partai Komunis China diteruskan melalui kunjungan ini, yang dianggap sebagai langkah penting menuju dialog dan pertukaran antara kedua pihak. Cheng, yang terpilih sebagai pemimpin KMT pada Oktober 2025, menghadapi konteks politik yang lebih luas, menjelang pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Situasi Wilayah Udara China

China hingga saat ini tidak mengakui kemerdekaan Taiwan dan menganggap pulau tersebut sebagai bagian dari provinsinya. Di sisi lain, Taiwan bersikeras pada klaim kemerdekaannya yang diumumkan pada tahun 1949. Menurut laporan Wall Street Journal pada 5 April, China menutup sebagian wilayah udaranya, termasuk bagian lepas pantai utara dan selatan Shanghai selama 40 hari. Badan Penerbangan Federal Amerika Serikat menyatakan bahwa wilayah yang ditutup mencakup area dari Laut Kuning yang berdekatan dengan Korea Selatan hingga Laut China Timur yang menghadap Jepang. Pemberitahuan penutupan ini diumumkan secara tiba-tiba tanpa rincian lebih lanjut.

Menlu Singapura Tegaskan Pelanggaran Hukum Internasional

Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, menegaskan bahwa tindakan Iran adalah pelanggaran terhadap prinsip hukum internasional mengenai kelautan, sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Singapura merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi UNCLOS dan menekankan bahwa hak lintas transit tidak boleh dipungut biaya. Balakrishnan menjelaskan, "Kepemilikan hak lintas transit bukanlah hak yang diberikan oleh negara mana pun, melainkan adalah hak semua kapal dari berbagai negara untuk melintasi selat tersebut." Dalam penyampaiannya di hadapan anggota Parlemen Singapura pada Selasa (7/4), ia mengulangi pentingnya prinsip-prinsip tersebut yang juga diterapkan Singapura, tanpa adanya pemungutan tarif untuk kapal yang melewati Selat Malaka.

Tanggapan terhadap Pertanyaan Parlemen tentang Negosiasi

Menanggapi pertanyaan dari anggota Parlemen Iran, WP Fadli Fawzi, mengenai kemungkinan negosiasi dengan Teheran untuk mengamankan kapal berbendera Singapura, Balakrishnan menegaskan bahwa Singapura tidak akan membayar tarif untuk lewat selat tersebut. Beberapa negara, termasuk Filipina, yang 98 persen impor minyaknya tergantung pada Selat Hormuz, telah mencapai kesepakatan untuk keamanan kapal mereka, sementara Singapura tetap berpegang pada prinsip yang jelas.

Pentingnya Selat Malaka

Balakrishnan lebih lanjut mengungkapkan bahwa jalur di Selat Hormuz sangat penting, namun Singapura juga memiliki kepentingan besar di Selat Malaka yang bahkan lebih vital bagi perdagangan dunia. Dia mencatat bahwa lebih banyak lalu lintas minyak dan perdagangan kontainer global melalui Selat Malaka dibandingkan dengan Selat Hormuz. "Di titik tersempit Selat Hormuz memiliki lebar 21 mil laut, sementara Selat Singapura hanya kurang dari dua mil laut," ujarnya. Dia menekankan, "Dengan alasan itu, kita harus mempertahankan posisi tegas bahwa hukum internasional dan UNCLOS harus dihormati."

Rencana Duel

Hunter menjelaskan, “Dia meminta saya untuk ikut Tur Karnaval Channel 5 di akhir bulan. Saya rasa kita akan mulai di Phoenix, kemudian menuju San Diego, dan diakhiri di Albuquerque.” Ia kemudian melanjutkan, “Dan saya rasa dia berupaya mengatur pertarungan kurungan, saya melawan Eric Trump. Saya 100 persen setuju untuk melakukannya jika dia bisa mewujudkannya. Namun jika tidak, saya tetap akan hadir.”

Sampai saat ini, baik Gedung Putih maupun organisasi Trump belum memberikan komentar terkait usulan duel ini. Kejelasan mengenai waktu dan lokasi pertandingan juga masih belum diketahui. Namun, dilaporkan bahwa Gedung Putih berencana untuk menggelar acara serupa dengan petarung UFC asli pada tanggal 14 Juni mendatang, sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-250 Amerika Serikat.

Backdrop Politik yang Hangat

Selama satu dekade terakhir, politik di Amerika Serikat mengalami ketegangan yang cukup signifikan di bawah kepemimpinan Biden dan Trump. Biden berhasil meraih kemenangan dalam pemilu 2020, namun Trump tidak menerima hasil tersebut dan mengklaim adanya kecurangan. Sejak saat itu, Trump terus menerus mengkritik pemerintahan Biden, baik dari segi substansi maupun isu personal. Di sisi lain, para politisi Demokrat juga tidak ketinggalan untuk mempermasalahkan kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan harapan rakyat dari pemerintahan Trump.

Tantangan duel antara Hunter dan Eric ini juga mengingatkan pada rencana serupa yang muncul pada tahun 2023, di mana nama-nama besar seperti Mark Zuckerberg dan Elon Musk sempat dibahas sebagai calon lawan. Namun, rencana tersebut tidak pernah terwujud. Dalam sejarah, Amerika Serikat pernah mengalami konfrontasi politik berdarah, seperti duel terkenal antara Wakil Presiden Aaron Burr dan mantan Menteri Keuangan, Alexander Hamilton, pada tahun 1804, yang berakhir tragis dengan kematian Hamilton dan berujung pada akhir karier politik Burr.

Informasi Pelayaran di Selat Hormuz

Berdasarkan informasi dari perusahaan intelijen Kpler, hanya ada lima kapal yang berhasil melewati Selat Hormuz pada Rabu (7/4), turun dari sebelas kapal yang tercatat sehari sebelumnya. Sementara itu, pada Kamis, jumlah kapal yang melintas meningkat menjadi tujuh. Analis risiko perdagangan Kpler, Ana Subasic, mengungkapkan bahwa meskipun ada sedikit peningkatan dalam aktivitas pelayaran, lalu lintas tetap sangat terbatas. Pemilik kapal diharapkan akan tetap berhati-hati, dengan proyeksi kapasitas transit yang aman hanya dapat mencapai antara sepuluh hingga lima belas pelayaran per hari, asalkan gencatan senjata tetap bertahan tanpa memperhitungkan biaya tol yang ada.

Lebih jauh lagi, data dari Lloyd's List Intelligence menunjukkan bahwa lebih dari 600 kapal, terdiri dari 325 tanker, masih terjebak di Teluk akibat pembatasan pelayaran di selat tersebut. Sementara itu, Presiden AS Donald Trump mengklaim bahwa Iran tidak memenuhi komitmen mereka untuk membuka "jalur aman" selama gencatan senjata, mengekspresikan kekecewaannya melalui media sosial.

Pernyataan Pejabat Iran

Sebaliknya, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menilai bahwa pihak Amerika Serikat yang sebenarnya tidak menghormati kesepakatan tersebut. Dia juga memperingatkan bahwa Washington perlu memilih antara mempertahankan gencatan senjata atau membiarkan konflik berlanjut, merujuk pada serangan Israel di Lebanon. "Dunia menyaksikan pembantaian di Lebanon," ungkap Araghchi di media sosial. Dia menambahkan, “Bola berada di tangan AS, dan dunia sedang mengamati apakah AS akan menindaklanjuti komitmennya.”

Kesepakatan gencatan senjata antara AS dan Iran dilaksanakan selama dua pekan dan bertujuan untuk membuka kembali akses pelayaran di Selat Hormuz, dengan perundingan lebih lanjut mengenai perdamaian dijadwalkan berlangsung di Pakistan pada hari Jumat (10/4) mendatang.

Gencatan Senjata dan Pemungutan Biaya

Dalam kesepakatannya, Trump menekankan pentingnya pembukaan penuh, cepat, dan aman Selat Hormuz. Selat ini merupakan jalur vital yang menyuplai sekitar 20 persen pasokan minyak dunia. Meskipun Selat Hormuz akan kembali dibuka, Iran tetap akan menjaga ketat pengawasan lalu lintas kapal tanker di perairan tersebut.

Menurut laporan dari Financial Times, Iran berencana mengenakan biaya kepada perusahaan pelayaran yang melintasi Selat Hormuz, menggunakan mata uang kripto. Rencana ini menjadi sorotan bagi Trump, yang menginginkan Iran untuk membatalkannya. Ia menegaskan melalui unggahan di media sosial bahwa Iran sebaiknya tidak melanjutkan rencana pemungutan biaya tersebut.

Reaksi Trump's Terhadap Kebijakan Iran

Trump juga menyinggung keberhasilan pemerintahannya dalam mencegah Iran memiliki senjata nuklir, menegaskan bahwa hal tersebut akan berkontribusi pada kelancaran pengangkutan minyak. Ia percaya bahwa mulai saat ini, pasokan minyak akan kembali mengalir, terlepas dari keputusan Iran. Dalam kesempatan itu, Trump menyatakan kecamannya pada dewan redaksi The Wall Street Journal, yang menganggap klaim kemenangan melawan Iran terlalu prematur.

Dampak Gencatan Senjata

Menurut Araghchi, Netanyahu berpotensi menghadapi konsekuensi yang lebih serius jika gencatan senjata di kawasan, termasuk Lebanon, terwujud. "Gencatan senjata di seluruh kawasan, termasuk di Lebanon, akan mempercepat pemenjaraannya," ujarnya melalui media sosial pada Jumat (10/4). Ia juga memperingatkan bahwa membiarkan Israel merusak akord gencatan senjata dengan serangan berkelanjutan adalah sebuah kebodohan bagi AS.

Israel terus melakukan serangan terhadap Lebanon dengan tujuan menyasar milisi Hizbullah, yang merupakan sekutu Iran. Teheran berpendapat bahwa Lebanon termasuk dalam kesepakatan gencatan senjata yang dicapai antara AS dan Iran pada tanggal 7 April lalu, yang juga telah dikonfirmasi oleh Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, selaku mediator.

Respons AS dan Israel

Di sisi lain, Gedung Putih menanggapi bahwa Presiden Donald Trump tidak menerima semua tuntutan Iran terkait kesepakatan gencatan senjata yang mencakup masalah Lebanon. Sementara itu, Netanyahu menekankan bahwa Lebanon tidak termasuk dalam kesepakatan tersebut dan berusaha membuka jalur negosiasi dengan pihak Beirut. Sejumlah pejabat Iran bersikeras bahwa Teheran siap memberikan respons militer terhadap serangan Israel, termasuk kemungkinan pemblokiran Selat Hormuz untuk memastikan bahwa gencatan senjata juga berlaku di Lebanon.

Pada hari Kamis, Trump mengaku telah meminta Israel untuk mengurangi intensitas operasinya di Lebanon. "Saya telah berbicara dengan Bibi [Netanyahu], dan dia akan meredakannya. Saya rasa kita semua perlu sedikit menurunkan intensitas," ungkap Trump kepada NBC News.

Kasus Korupsi Netanyahu

Sementara itu, Pengadilan Distrik Yerusalem menegaskan bahwa sidang kasus dugaan korupsi Netanyahu akan dilanjutkan pada akhir pekan ini setelah pembatasan darurat akibat konflik dengan Iran dicabut. Pengadilan menyatakan bahwa kembalinya sistem peradilan ke aktivitas normal memungkinkan sidang dilanjutkan dengan menghadirkan saksi dari pihak pembela. Sebelumnya, aktivitas peradilan di Israel terganggu oleh perang yang dimulai pada 28 Februari lalu antara AS dan Iran, yang juga melibatkan Israel.

Netanyahu dihadapkan pada beberapa dakwaan terkait dugaan kolusi untuk mendapatkan pemberitaan yang menguntungkan dari media, serta tuduhan menerima gratifikasi lebih dari US$260.000 dari para miliarder sebagai imbalan atas keuntungan politik. Kendati demikian, ia membantah semua tuduhan yang diarahkan kepadanya dan menjadi perdana menteri Israel pertama yang sedang menjabat saat menjalani persidangan atas kasus korupsi. Proses hukum ini, yang dimulai sejak 2019, disebutnya sebagai "persidangan bermotif politik." Sebelumnya, Trump juga pernah meminta pengampunan untuk Netanyahu dalam pidatonya di parlemen Israel.

Pernyataan Kecaman

Dalam pernyataannya, Umar Hadi mengungkapkan, "Kami mengutuk keras serangan yang terus-menerus terhadap UNIFIL, termasuk insiden serius yang baru-baru ini mengakibatkan tewasnya tiga pasukan penjaga perdamaian Indonesia serta melukai beberapa pasukan lain dari Prancis, Ghana, Indonesia, Nepal, dan Polandia." Negara-negara yang membubuhkan tanda tangan pada pernyataan ini merupakan mereka yang aktif berkontribusi dalam pengiriman pasukan perdamaian.

Negara-Negara Terlibat

Negara-negara yang turut mendukung pernyataan bersama ini meliputi:

• Aljazair
• Armenia
• Australia
• Austria
• Bahrain
• Bangladesh
• Belgia
• Brasil
• Brunei Darussalam
• Bulgaria
• Kamboja
• Kanada
• China
• Kolombia
• Kroasia
• Siprus
• Republik Demokratik Kongo
• Denmark
• Mesir
• El Salvador
• Estonia
• Finlandia
• Prancis
• Jerman
• Ghana
• Yunani
• Guatemala
• Hongaria
• Islandia
• Irlandia
• Italia
• Jepang
• Yordania
• Latvia
• Liberia
• Luksemburg
• Malaysia
• Malta
• Moldova
• Mongolia
• Maroko
• Nepal
• Belanda
• Selandia Baru
• Makedonia Utara
• Norwegia
• Pakistan
• Palestina
• Panama
• Filipina
• Polandia
• Portugal
• Qatar
• Republik Korea
• Rumania
• Rusia
• Sierra Leone
• Slovakia
• Slovenia
• Spanyol
• Sri Lanka
• Swedia
• Swiss
• Tanzania
• Thailand
• Timor Leste
• Turki
• Britania Raya
• Uruguay
• Vietnam
• Zambia
• Uni Eropa

Panggilan untuk Tindakan

Sebagai bagian dari pernyataan tersebut, negara-negara yang terlibat juga mengekspresikan keprihatinan mendalam mengenai ketegangan yang meningkat di Lebanon sejak 2 Maret dan dampaknya terhadap pasukan penjaga perdamaian. Mereka menegaskan bahwa pasukan penjaga perdamaian seharusnya tidak menjadi target serangan, sesuai dengan hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB, yang menyatakan bahwa tindakan semacam ini dapat dianggap sebagai kejahatan perang.

Indonesia dan negara-negara lainnya mendesak PBB serta Dewan Keamanan untuk menggunakan semua sumber daya yang ada demi meningkatkan perlindungan bagi pasukan penjaga perdamaian di tengah situasi yang semakin berbahaya. Mereka juga meminta setiap pihak untuk mengambil langkah-langkah guna memastikan keselamatan dan keamanan personel yang bertugas.

Pernyataan bersama ini muncul setelah tiga anggota TNI yang bertugas dalam UNIFIL kehilangan nyawa di Lebanon. Dua di antaranya, Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan, tewas dalam ledakan pada 30 Maret, sementara satu anggota, Farizal Rhomadon, meninggal akibat proyektil sehari sebelumnya. Temuan awal PBB menunjukkan proyektil tersebut merupakan peluru tank yang ditembakkan dari arah timur oleh pasukan Israel dan ledakan lainnya diakibatkan oleh perangkat peledak rakitan yang kemungkinan dipasang oleh milisi Hizbullah.

Persiapan Konferensi dan Delegasi

Pembicaraan antara Iran dan AS direncanakan dimulai pada Sabtu pagi waktu setempat. Delegasi AS akan dipimpin oleh Wakil Presiden JD Vance, utusan khusus Steve Witkoff, serta menantu mantan Presiden Trump, Jared Kushner. Sementara itu, meskipun Teheran belum mengumumkan secara resmi susunan delegasinya, laporan dari media lokal menyebutkan bahwa Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf akan memimpin pihak Iran. Ghalibaf dikenal sebagai sosok yang mampu menengahi perbedaan pendapat di dalam rezim dan pernah berperan sebagai juru bicara penting pemerintahan Trump selama ketegangan militer.

Diskusi dan Tuntutan Kedua Pihak

Kedua negara diperkirakan akan menghadapi kesulitan untuk mencapai persetujuan mengenai poin-poin gencatan senjata. Dalam pernyataannya, Trump mengacu pada "proposal 10 poin dari Iran" sebagai kerangka awal untuk negosiasi. Namun, Iran juga mulai mengedarkan daftar 10 poin yang memuat tuntutan yang mengemuka, termasuk pengakuan atas kontrolnya di Selat Hormuz, ganti rugi akibat kerusakan perang, dan pencabutan semua sanksi, yang diperkirakan tidak akan disetujui oleh AS. Versi informasi dari media pemerintah Iran juga mencantumkan pengakuan hak Iran untuk melakukan pengayaan nuklir.

Sementara itu, tim Trump menyusun proposal mereka yang terdiri dari 15 poin, yang, meskipun belum sepenuhnya diungkapkan, diperkirakan mencakup komitmen bagi Iran untuk tidak memiliki senjata nuklir, menyerahkan uranium yang diperkaya, serta pembatasan terhadap kemampuan pertahanan negara tersebut dan pembukaan kembali Selat Hormuz. Meskipun begitu, pejabat AS menegaskan bahwa mereka tidak akan terburu-buru dalam persiapan negosiasi ini. "Jika Iran memutuskan untuk menarik diri, itu akan menjadi keputusan yang keliru, namun itu adalah pilihan mereka," ujar Wapres Vance.

Optimisme dan Perbedaan Pandangan

Trump sendiri menyatakan rasa optimisnya terhadap potensi kesepakatan perdamaian yang bisa terwujud di Islamabad, menilai bahwa para pemimpin Iran sudah menunjukkan sikap terbuka untuk menyepakati perdamaian. "Mereka lebih masuk akal. Mereka sudah menyetujui prinsip-prinsip yang harus mereka terima. Ingat, mereka telah kalah. Mereka tidak memiliki militer yang kuat," ujar Trump dalam wawancara dengan media.

Namun, perspektif pemerintah Iran berbeda, dengan mereka mengumumkan telah meraih "kemenangan gemilang" dengan mampu bertahan dari serangan AS dan Israel, serta membawa Washington untuk kembali ke meja perundingan.

Kemerosotan Kemanusiaan di Timur Tengah

Asif mengungkapkan keprihatinan mendalam mengenai kematian 256 orang di Lebanon dan ratusan lainnya yang terluka akibat serangan besar-besaran Israel pada 8 April lalu. Ia menyoroti bahwa Israel melakukan genosida di berbagai negara di Timur Tengah, mulai dari Gaza hingga Lebanon. “Pertama Gaza, kemudian Iran, dan kini Lebanon; kekerasan dan pertumpahan darah tidak ada habisnya,” ungkap Asif.

Dalam unggahannya, ia juga mengekspresikan harapan agar para pencipta negara Israel di Palestina mendapatkan balasan yang setimpal. Meski terdapat kesepakatan gencatan senjata selama dua minggu antara pihak Pakistan dan Teheran, yang mencakup Lebanon, pihak Washington dan Tel Aviv membantah adanya hal tersebut. Sejak Rabu, tentara Israel terus melanjutkan serangan di Lebanon yang menyebabkan kematian setidaknya 303 orang dan melukai 1.150 lainnya, seperti dilaporkan oleh Pertahanan Sipil Lebanon. Sebuah laporan dari Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan bahwa serangan Israel sejak 2 Maret telah menewaskan 1.888 orang dan menyebabkan 6.092 luka-luka.

Tanggapan Asif di media sosial juga direspons oleh Israel, yang menganggap pernyataannya sebagai hal yang berlebihan. “Seruan Menteri Pertahanan Pakistan untuk pemusnahan Israel sangat tidak sesuai,” ungkap kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam sebuah pernyataan resmi.

Rincian Kasus Korupsi

Kasus korupsi yang melibatkan Netanyahu mencakup tiga tuduhan utama sebagai berikut:

• Kasus 1000: Dugaan penerimaan hadiah mahal dari miliarder seperti James Packer dan Arnon Milchan, termasuk sampanye senilai 700.000 shekels (sekitar 3,3 miliar rupiah) dan perhiasan untuk istrinya dengan nilai sekitar 3.100 dolar AS (sekitar 53 juta rupiah).
• Kasus 2000: Tuduhan mengenai negosiasi antara Netanyahu dan pemilik surat kabar Yedioth Ahronoth, Arnon Mozes, di mana Netanyahu diduga menawarkan pengurangan pemberitaan negatif sebagai imbalan untuk liputan yang lebih positif.
• Kasus 4000: Netanyahu dituduh memberikan perlakuan istimewa kepada perusahaan telekomunikasi Israel, Bezeq, dengan imbalan pemberitaan yang menguntungkan dari situs berita Walla yang terafiliasi dengan perusahaan tersebut. Nilai keuntungan dalam kasus ini diperkirakan mencapai 1,8 miliar shekels (sekitar 8,5 triliun rupiah).

Pembaruan Sidang Kasus

Pengadilan Distrik Yerusalem telah mengonfirmasi bahwa proses persidangan akan dilanjutkan pada hari Minggu, 12 April, setelah adanya pembatasan akibat konflik yang melibatkan Iran dan Israel. Dalam pengumuman pada 8 April, pengadilan menyatakan bahwa sistem peradilan kini kembali beroperasi secara normal, memungkinkan sidang untuk kembali berlangsung.

Reaksi dan Kontroversi

Netanyahu, yang membantah semua tuduhan tersebut, menjadi perdana menteri pertama dalam sejarah Israel yang masih menjabat saat menjalani persidangan atas kasus korupsi. Ia menggambarkan proses hukum ini sebagai "persidangan bermotif politik." Dalam konteks politik internasional, Presiden AS pada saat itu, Donald Trump, juga berupaya menciptakan tekanan dengan meminta pengampunan bagi Netanyahu.

Di sisi lain, Iran menuding Netanyahu memiliki agenda tersembunyi yang berusaha mengalihkan perhatian dari proses hukum yang dihadapinya dengan menambah ketegangan di kawasan tersebut. Menteri Luar Negeri Iran berkomentar bahwa tindakan Netanyahu berpotensi memperburuk situasi dan menghambat upaya gencatan senjata.

Serangan Berlanjut di Lebanon

Menurut laporan dari Aljazeera, serangan yang dilancarkan oleh jet-jet tempur Israel menargetkan daerah-daerah di selatan Lebanon, termasuk kota al-Majadel yang terletak di distrik Tyre, serta beberapa lokasi lain seperti Haneen dan Sarafand. Sementara itu, milisi Hizbullah dilaporkan telah membalas serangan tersebut dengan menembakkan roket ke wilayah utara Israel, termasuk Galilee, Ashdod, dan Haifa. Balasan ini terjadi di tengah upaya gencatan senjata yang disepakati antara Amerika Serikat dan Iran, yang merupakan sekutu Hizbullah.

Pernyataan Netanyahu dan Konteks Gencatan Senjata

Netanyahu menyatakan dalam pernyataannya bahwa ia telah mengarahkan kabinetnya untuk segera memulai dialog dengan Lebanon yang akan difokuskan pada pelucutan senjata Hizbullah dan pembentukan hubungan damai antara kedua negara. Pernyataan ini dilontarkan menyusul serangan besar Israel yang mengakibatkan lebih dari 300 korban jiwa, yang juga berpotensi merusak kesepakatan gencatan senjata yang direncanakan antara AS dan Iran.

Kondisi di Lebanon dan Langkah Diplomatik

Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun menegaskan bahwa mereka sedang melakukan pendekatan diplomatik yang memperoleh respons positif dari komunitas internasional. Pemerintah Lebanon juga telah memutuskan untuk memperketat kontrol senjata di Beirut dan memastikan bahwa kepemilikan senjata hanya berada di tangan institusi negara sebagai langkah untuk memperkuat otoritas negara. Dalam sesi rapat kabinet, Perdana Menteri Nawaf Salam menekankan pentingnya monopoli senjata di wilayah tersebut.

Aoun menambahkan bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik yang sedang berlangsung ialah melalui gencatan senjata, dan mengingatkan bahwa tanpa kepercayaan terhadap negara dan kekuatan sahnya, tidak akan ada jaminan keamanan.

Kehidupan Warga Terdampak Perang

Hancurnya infrastrukutur akibat perang ini dirasakan tidak hanya oleh pendukung rezim, namun juga oleh mereka yang dulu berpihak pada AS-Israel. Beberapa di antara mereka kini merasa menyesal atas pilihan yang telah diambil. Leila, seorang warga berusia 25 tahun yang namanya disamarkan untuk menjaga keselamatannya, mengungkapkan kebingungannya. Ia awalnya berharap bahwa intervensi asing bisa mengakhiri rezim yang berkuasa, namun justru melihat banyak fasilitas penting hancur akibat serangan. "Mengapa mereka menyerang jembatan? Mengapa menghancurkan jalur kereta api?" tanyanya dengan kesal.

Penyesalan dan Kehancuran

Ali, seorang pria berusia 29 tahun, mencurahkan isi hatinya terkait harapannya akan perubahan melalui kekerasan. Ia terpaksa mengubah pandangannya setelah mengetahui bahwa tidak hanya demonstran, tapi juga warga sipil yang tidak bersalah, menjadi korban. Pemerintah Iran menyatakan 3.117 orang tewas, sementara laporan dari Human Rights Activists News Agency memperkirakan jumlah tersebut mencapai 7.015. Ali menyatakan, "Kami berpikir serangan akan terarah, tetapi ternyata semuanya hancur." Kehilangan rumah dan tempat tinggal membuatnya berjuang untuk melanjutkan hidup.

Pentingnya Kesadaran di Tengah Perang

Tidak semua orang Iran yang menentang pemerintah saat ini ingin melihat perang terjadi. Mereka memahami bahwa kehancuran yang diakibatkan hanya akan memperburuk keadaan, membuat upaya pemulihan semakin sulit. Maryam, seorang wanita berusia 47 tahun, mengatakan, "Hanya orang yang tulus bisa meyakini bahwa perang ini akan membawa kebebasan." Ia mengingatkan contoh negara lain yang mengalami kehancuran akibat perang, seperti Gaza dan Suriah.

Harapan yang Patah

Anjloknya infrastruktur di Iran akibat serangan selama dua bulan terakhir menyisakan banyak pertanyaan dan kesedihan. Maryam mengecam warga yang mendukung perang dan menegaskan bahwa harapan mendapatkan kebebasan melalui kekerasan tidak akan terwujud. "Mereka tidak menyadari dampak dari perang ini," ujarnya. Abbas, seorang pria berusia 54 tahun, menambahkan bahwa serangan ini juga meruntuhkan karier politik Reza Pahlavi. Di mata Abbas, Pahlavi tidak bisa dianggap sebagai pemimpin yang baik, mengingat ketidakpeduliannya terhadap penderitaan rakyat yang diakibatkan oleh serangan tersebut.

Dalam situasi yang tidak pasti ini, Niloufar, seorang warga Teheran berusia 34 tahun, meragukan adanya gencatan senjata dan merasa putus asa dengan keadaan yang ada. Di dalam rumahnya, suara pesawat dan ledakan masih menggema, menciptakan suasana mencekam yang tak kunjung reda.

Kepemimpinan Delegasi

Di pihak Iran, delegasi yang akan bernegosiasi dipimpin oleh Ketua Parlemen Bagher Ghalibaf, yang sebelumnya menjabat sebagai Komandan Pasukan Garda Revolusi Islam (IRGC), serta Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Meskipun begitu, identitas lengkap anggota delegasi Iran belum dikonfirmasi dari Teheran.

Beberapa sumber menyebutkan bahwa negosiasi akan dimulai pada hari Sabtu (11 April). Gedung Putih telah mengonfirmasi bahwa pertemuan tersebut akan berlangsung pada Sabtu pagi waktu setempat. Namun, pejabat dari Pakistan mengingatkan bahwa kepastian baru bisa diberikan setelah semua anggota delegasi tiba di Islamabad. Duta Besar Iran untuk Pakistan sebelumnya menyatakan bahwa delegasi Iran akan tiba pada malam 9 April, sementara delegasi AS diharapkan tiba malam ini, sebagaimana dilansir oleh Al Jazeera.

Fokus Negosiasi

Dalam negosiasi ini, ada perbedaan signifikan antara usulan AS dan Iran. Iran meminta penarikan semua pasukan AS dari Timur Tengah, penghentian serangan terhadap mereka dan pihak proksi, serta kontrol atas Selat Hormuz. Iran juga menuduh AS melanggar tiga poin gencatan senjata, seperti serangan sekutu mereka ke Lebanon, peluncuran rudal ke wilayah udara Iran, dan penyangkalan hak pengayaan uranium oleh Iran.

Di sisi lain, AS menuntut Iran untuk menghentikan program pengayaan uranium dan menyerahkan semua uranium mereka kepada Washington, sebuah tuntutan yang kemungkinan besar akan ditolak oleh Teheran. Masalah lain yang diperkirakan bisa memicu perdebatan panjang adalah serangan Israel terhadap Lebanon, yang telah meningkat sejak awal Maret setelah milisi Hizbullah melancarkan serangan balasan terkait tewasnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

Meskipun gencatan senjata diumumkan, Israel terus melakukan serangan, dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan dukungannya terhadap keputusan Trump terkait gencatan senjata, namun mengklaim bahwa Lebanon tidak termasuk dalam kesepakatan ini. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, selaku mediator, menegaskan bahwa gencatan senjata tersebut mencakup Lebanon. "Dengan kerendahan hati, saya dengan senang hati mengumumkan bahwa Republik Islam Iran dan Amerika Serikat, bersama dengan sekutu-sekutunya, telah sepakat untuk gencatan senjata segera di mana pun, termasuk Lebanon dan tempat lain, yang akan berlaku segera," ujar Sharif.

Pernyataan Para Pejabat Israel

Di samping itu, Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar, mengecam dengan keras pernyataan Asif dan menyebutnya sebagai 'anti-Semit'. "Ini adalah fitnah anti-Semit yang jelas dari pemerintah yang mengaku 'menengahi perdamaian'," tambah Sa'ar yang juga merujuk pada komentarnya sebelumnya. Dia menegaskan bahwa pihak yang menyebarkan fitnah tersebut disebutnya sebagai 'teroris'. Sikap anti-Semit merujuk pada prasangka atau kebencian terhadap orang Yahudi baik sebagai individu maupun kelompok. "Israel akan membela diri terhadap teroris yang bersumpah untuk menghancurkannya," ungkap Sa'ar.

Reaksi Terhadap Serangan Israel

Sebelumnya, Khawaja Asif melontarkan pernyataan bahwa Israel adalah kutukan bagi umat manusia, menyusul serangan brutal yang dilakukan terhadap warga sipil di Lebanon. Dalam unggahannya di media sosial, ia mengecam tindakan Israel yang terus berlangsung di tengah proses negosiasi di Islamabad, Pakistan. "Israel itu jahat dan kutukan bagi umat manusia," tulis Asif, seperti dilansir Anadolu Agency. Pada Rabu (8/4), serangan besar-besaran Israel mengakibatkan 256 orang tewas dan ratusan lainnya terluka.

Asif juga menambahkan bahwa serangan Israel tidak hanya terbatas pada Lebanon, mencakup pula Gaza dan Iran. Dia menggambarkan pertumpahan darah yang semakin berlanjut. Di tengah serangan yang terus berlangsung, Asif berharap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penciptaan Israel di Palestina akan mendapatkan balasan setimpal.

Pada hari Kamis (9/4) hingga Jumat (10/4), serangan udara Israel terus dilancarkan ke berbagai kota di Lebanon. Dalam perkembangan lebih lanjut, meskipun Netanyahu mengisyaratkan kesediaannya untuk melakukan pembicaraan langsung dengan Lebanon, militer Israel kembali melancarkan serangan udara. Menurut laporan Aljazeera, jet-jet tempur Israel menghancurkan sejumlah target, terutama di kota-kota yang dianggap sebagai basis milisi Hizbullah.

Dalam situasi yang semakin memanas, Hizbullah dilaporkan membalas serangan Israel dengan meluncurkan roket ke berbagai kawasan di Israel, meskipun Amerika Serikat dan Iran telah sepakat untuk gencatan senjata selama dua pekan. Namun, AS dan Israel menolak untuk menganggap kesepakatan gencatan senjata itu mencakup wilayah Lebanon, sedangkan Iran dan mediator Pakistan berpendapat sebaliknya, didukung oleh seruan dari sejumlah pemimpin internasional.

Detail Negosiasi

Perundingan ini merupakan langkah penting dalam upaya penyelesaian konflik antara kedua negara.

Para Peserta

Berikut adalah informasi tentang pihak-pihak yang hadir dalam negosiasi damai ini:

Desakan Iran dan Situasi Terkini

Araghchi juga meminta Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk tidak merusak ekonomi AS dengan membiarkan Netanyahu membahayakan upaya diplomatik untuk menghentikan perang. Ia menulis di X bahwa persidangan kriminal Netanyahu akan dilanjutkan pada hari Minggu (12/4) dan kalau gencatan senjata terjadi, hal itu bisa mempercepat kemungkinan pemenjaraannya. "Jika AS ingin menghancurkan ekonominya dengan membiarkan Netanyahu 'membunuh' diplomasi, itu sepenuhnya pilihan mereka. Kami menganggapnya bodoh, tetapi kami siap untuk konsekuensinya," tambah Araghchi.

Informasi Persidangan dan Pengadilan

Sebelumnya, pengadilan Israel mengumumkan bahwa persidangan kasus korupsi Netanyahu yang tertunda sekian lama akan dilanjutkan pada hari Minggu. Pengumuman ini muncul beberapa jam setelah pencabutan keadaan darurat yang diberlakukan terkait perang dengan Iran pada Rabu (8/4) malam, setelah gencatan senjata disepakati dan tidak ada peluncuran rudal Iran yang dilaporkan sejak jam 3 pagi waktu setempat. "Dengan dicabutnya keadaan darurat, sistem peradilan akan kembali beroperasi normal," demikian pernyataan Pengadilan Israel yang dikutip Reuters.

Tuntutan Hukum dan Potensi Pengampunan

Netanyahu telah didakwa dengan tuduhan penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan sejak 2019 setelah bertahun-tahun penyelidikan. Persidangannya yang dimulai pada 2020 telah banyak mengalami penundaan tanpa kejelasan tanggal akhir. Tuntutan hukum ini berpotensi berujung pada pemenjaraan Netanyahu. Beberapa waktu lalu, Trump juga mendesak Presiden Israel, Isaac Herzog, untuk memberikan pengampunan kepada Netanyahu, dengan alasan bahwa kehadiran rutin di pengadilan dapat mempengaruhi kinerjanya sebagai perdana menteri. Herzog mengatakan bahwa Kementerian Kehakiman Israel akan mengumpulkan pendapat untuk merumuskan rekomendasi berdasarkan praktik standar, namun pengampunan umumnya tidak diberikan di tengah persidangan.

Pernyataan Trump

Trump menulis, "Hari Selasa akan menjadi Hari Pembangkit Listrik, dan Hari Jembatan, semuanya dalam satu hari, di Iran. Tidak akan ada yang seperti ini!!! Buka Selat itu, kalian bajingan gila, atau kalian akan hidup di Neraka - LIHAT SAJA! Segala puji bagi Allah."

Respon Kedubes Iran

• Kedubes Iran di Zimbabwe menanggapi dengan pernyataan, "Kita kehilangan kuncinya (Selat Hormuz)."
• Kedubes Iran di Afrika Selatan membalas dengan, "Sst... kuncinya (Selat Hormuz) ada di bawah pot bunga. Dibuka hanya untuk teman." Selanjutnya, mereka juga menulis, "Tidak heran jika sebagian orang Amerika mengatakan 'I ran (saya lari)' alih-alih 'Iran'."
• Kedubes Iran di India mengkritik gaya komunikasi Trump dengan mengatakan, "Mengumpat dan menghina adalah perilaku anak pecundang yang menyebalkan. Kendalikan dirimu, pak tua!"
• Kedubes Iran di Swedia menyoroti isu hak perempuan dengan menunjukkan bahwa, "Rudal-rudal Iran lebih memperjuangkan hak-hak perempuan daripada para penuntut politik dan gerakan-gerakan feminis."
• Kedubes Iran di Thailand mengomentari bahwa gaya bahasa Trump tidak mencerminkan sikapnya sebagai pemimpin. "Dilihat dari cara Presiden AS mengumpat seperti remaja, tampaknya AS telah mencapai Zaman Batu lebih cepat dari yang diperkirakan," ujarnya.

Kondisi Mojtaba dilaporkan semakin tidak stabil dan kini memasuki masa koma, seperti dilansir dari media Ukraina UNN. Mojtaba disebut mengalami luka parah, yaitu patah kaki dan robek di wajah, akibat serangan bom Amerika Serikat dan Israel di kediaman Ayatollah Ali Khamenei.

Kondisi Mojtaba Khamenei

Ayah Mojtaba, Ayatollah Ali Khamenei, tewas dalam serangan itu bersama dengan istri, anak, dan menantunya. Istri Mojtaba yang juga berada di kediaman itu juga ikut tewas. Mojtaba dikabarkan sempat dilarikan ke rumah sakit di Teheran, namun rumah sakit tersebut juga dibombardir oleh Amerika Serikat, sehingga ia segera dievakuasi.

Sidang 88 ulama ahli Iran kemudian memutuskan untuk mengangkat Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi negara itu, menggantikan ayahnya. Salah satu sumber yang mengetahui situasi itu menyebutkan bahwa Mojtaba mengalami patah kaki, memar di mata kiri, dan luka robek kecil di bagian wajahnya.

Pernyataan Resmi Mojtaba Khamenei

Terbaru, Mojtaba kembali mengeluarkan pernyataan resmi terkait gencatan senjata Iran dengan Amerika Serikat. Namun, pernyataan tersebut disampaikan secara tertulis dan dibacakan oleh pembaca berita di stasiun televisi. Dalam pernyataan itu, Mojtaba menyebutkan bahwa Iran tidak mencari perang dan tidak menginginkannya, namun juga tidak akan melepaskan hak-hak sah mereka dalam kondisi apa pun.

Kondisi Mojtaba yang masih tidak sadarkan diri dan dirawat di rumah sakit Qom semakin menguatkan spekulasi tentang kondisi kesehatannya. Namun, belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah Iran terkait kondisi Mojtaba Khamenei.

Hal ini dikatakan oleh Netanyahu dalam pidato yang disiarkan di televisi pada Rabu, 7 April. Netanyahu menekankan bahwa Israel masih memiliki beberapa tujuan yang harus diselesaikan.

Gencatan Senjata AS-Iran

Amerika Serikat dan Iran sepakat untuk gencatan senjata setelah lebih dari sebulan bertempur. Namun, di bawah pemerintahan Netanyahu, Israel memiliki beberapa tujuan terkait Iran, yaitu:

Netanyahu menyatakan bahwa Israel akan terus berjuang untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, meskipun gencatan senjata sudah tercapai.

Padahal, AS yang mengklaim menang lawan Iran, tidak bisa memaksa Iran merebut dan membuka Selat Hormuz. Presiden Donald Trump hanya bisa mencak-mencak di media sosial Truth Social agar Selat Hormuz dibuka.

"Iran melakukan pekerjaan yang sangat buruk, bahkan bisa dibilang tidak terhormat, dalam mengizinkan minyak melewati Selat Hormuz," kata Trump, dalam unggahannya di Truth Social. "Itu bukan kesepakatan yang kita miliki!"

Trump berambisi menguasai minyak negara itu dan ikut mengendalikan Selat Hormuz, tapi tetap tidak bisa.

Risiko Merebut Selat Hormuz

Merebut Selat Hormuz dari Iran merupakan aksi penuh risiko. Menurut ahli perang laut AS Jennifer Parker, ada sejumlah risiko yang dihadapi AS, termasuk:

Langkah ini jelas dihindari Trump sebab bisa memperluas konflik. Ahli perang laut AS Jennifer Parker mengatakan, "Sebelum ancaman dari wilayah pantai Iran benar-benar dikurangi, pengerahan kapal perang justru bisa menimbulkan kerugian besar bagi AS."

"Apa perubahan rezim? Mereka orang-orang yang sama-meskipun mungkin melemah,"

kata Pahlavi kepada stasiun televisi Perancis LCI.

Kritik terhadap Rakyat Iran

Reza Pahlavi malah mengecam rakyat Iran yang tidak melawan Korps Garda Revolusi Iran (IRGC).

"Bagaimana kalian bisa tetap diam dan tidak bertindak dalam menghadapi agen-agen kriminal asing yang berafiliasi dengan Republik Islam yang berpawai dan membual di jalan-jalan Iran, mulai dari Hashd Al Shaabi dan Hizbullah Lebanon hingga teroris Afghanistan dan Pakistan?"

kata Pahlavi melalui laman resminya.

Panggilan untuk Melawan Pemerintah

Reza Pahlavi meminta rakyat Iran untuk melawan pemerintahnya sendiri.

"Ingatlah sumpah dan komitmen nasional serta patriotik Anda. Turunlah ke medan perang. Bela kehormatan dan kredibilitas tentara nasional Iran melawan Republik Islam dan tentara bayaran asingnya,"

kata Pahlavi.

Reza Pahlavi juga mengajak rakyat Iran untuk menuntut peran nasional dari angkatan bersenjata dan meminta mereka untuk memenuhi kewajiban mereka kepada tanah air dan bangsa.

Latar Belakang Reza Pahlavi

Putra Mahkota Iran Reza Pahlavi terusir dari tanah kelahirannya sejak Revolusi Iran meletus pada 1979.

Dia muncul ke publik setelah demo besar Iran dan serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran.

Namun posisi Reza Pahlavi di mata rakyat Iran saat ini sangat kurang, karena dia tidak pernah menginjakan kaki ke negaranya sejak 1979 dan dekat dengan Israel, musuh bebuyutan Iran.